Anies Baswedan Terlibat Kasus Suap Proyek VSAT

Liputan Harian Berita - Bagaimana Jakarta bisa aman APBD-nya yang sebesar Rp 72 triliun itu jika dipimpin oleh pemimpin serakah. Warga DKI Jakarta tentu saja tidak bodoh. Mereka tidak akan mungkin memilih pemimpin yang terlibat dalam dugaan pusaran pat gulipat korupsi dan gratifikasi.

Yang jelas Anies Baswedan ini kena karmanya. Setelah acara debat pilkada DKI putaran kedua, Anies Baswedan mencetuskan gerakan memulangkan Ahok ke Belitung agar Jakarta bebas dari kotak-kotak.

Ini maksudnya apa? Mengusir calon Gubernur yang jujur dan berprestasi sudah tentu warga DKI Jakarta akan menolak mentah-mentah. Sebab kalau Jakarta dipimpin oleh Gubernur yang bobrok, yang rugi juga adalah warga Jakarta.

Padahal kalau mau dibandingkan dengan Anies, Ahok lebih dulu injak Jakarta. Sejak SMA Ahok sudah di tinggal di Jakarta. KTP-nya KTP Jakarta. Kuliah ngambil S1 di Jakarta, melanjutkan S2 di Jakarta, kerja juga di Jakarta, nikah di Jakarta, anaknya lahir di Jakarta. Jadi kalau Anies Baswedan ingin memulangkan Ahok ke Belitung, tunggu Lebaran Kuda saja.

kasus anies terungkap. Sanusi jilid II, santun tapi kolusi

Hari ini Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melakukan demo di depan Gedung KPK mendesak agar KPK segera mengusut kasus dugaan suap yang melibatkan Anies Baswedan dalam proyek VSAT (Very Small Aperture Terminal) di Kemenkominfo.

Kamerad mengungkapkan fakta dan bukti bahwa fee proyek sebesar Rp 5 miliar ditransfer ke rekening adiknya Anies Baswedan yang bernama Abdillah Rasyid Baswedan. Bukti transfernya ada ditangan Kamerad, mau ngeles bagaimana lagi? Tugasnya KPK untuk menuntaskan borok ini sampai tuntas.

KPK adalah lembaga antirasuah yang professional dan mereka akan bekerja all-out mengedepankan transparasi dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek VSAT itu.

Track Record dan Kredibilitas Kamerad Sudah Teruji

Organisasi kemahasiswaan ini pernah menyuarakan penegakan hukum terkait  korupsi pengadaan UPS pada anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2014 yang lalu, sehingga Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri akhirnya membongkar kasus itu dan memenjarakan lima tersangka.

Kelima tersangka yang telah diringkus Kabareskrim Polri, yaitu Alex Usman, Zaenal Soleman, ‪Muhammad Firmansyah dari Fraksi Partai Demokrat dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Partai Hanura, serta Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, Harry Lo.

Bukan hanya itu saja, Kamerad juga pernah melakukan demonstrasi besar-besaran di Mabes Polri mendesak Bareskrim Polri segera menuntaskan kasus korupsi pengadaan layanan pembuatan paspor secara elektronik di Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Juli 2014 yang  melibatkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

 Ungkapan ini ada benarnya. Mana ada seseorang yang berbuat jahat mau mengakui kejahatannya? Contohnya Rizieq Shihab, mana mau dia ngaku telah melecehkan Pancasila? Ia justru ngeles dan berkilah bahwa video itu hasil editan. Tentu saja Penyidik Kepolisian tahu bahwa jurus ngibul-nya Rizieq Shihab itu adalah bentuk statement yang berlebihan di atas ambang batas kewajaran. Setelah digempur Polisi, baru dia berkilah minta difasilitasi segala dengan pelapornya. Tuh, kan?

Begitu pula yang terjadi saat ini dengan Tim pemenangan Anies Baswedan yang membantah bahwa Anies Baswedan menerima imbalan dari proyek VSAT senilai Rp5 miliar saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Mereka menuding bahwa kasus ini adalah bentuk black campaign. Lalu bagaimana dengan bukti transfer itu? Kok dibilang black campaign?

Yang jelas, korupsi dan perbuatan permufakatan jahat gratifikasi hanya bisa terjadi jika seseorang berada dalam jalinan kekuasaan yang terbentuk sebagai akibat dari persekongkolan elit birokrat dan pengusaha. Kebaikan bisa dilakukan oleh siapapun, namun untuk mengingkari suatu kejahatan yang telah dlakukan belum tentu semua orang bisa.