Liputan Harian Berita

Liputan Harian Berita - Presiden joko widodo kembali mempertanyakan adanya 34 proyek pembangunan listrik yang mangkrak. Bahkan presiden jokowi berencana akan melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk mengetahui jikalau ada indikasi proses yang tidak seharusnya dalam proyek mangkrak tersebu. Hal Tersebut dibahas oleh presiden jokowi pada awal rapat terbatas terkait pembangunan proyek listrik 35ribu MW di kantor presiden. Jakarta     Presiden Jokowi sempat menanyakan perihal proyek-proyek yang telah mangkrak hampir delapan tahun itu kepada Kepala BPKP. "Kepala BPKP tolong disampaikan bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini karena dana yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali," kata Jokowi di Jakarta. Presiden Jokowi pun sempat meminta angka pasti terkait proyek-proyek tersebut karena melibatkan angka yang cukup besar. Jokowi menilai bahwa beberapa proyek sudah terlihat pasti tidak mungkin untuk diteruskan lagi. Dasar laporan BPKP

Liputan Harian Berita - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan ada kesamaan pandangan antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat usai kedua Ketua Umum Partai itu saling bertemu di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. "Kita melihat, chemistry ada, kesamaan pandangan terhadap situasi yang kita rasakan," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (31-7-2017). ‎ Kesamaan pandangan ini belum mencapai ranah koalisi pada Pemilu 2019. Menurutnya, kesamaan pandangan ini masih dalam tataran masa kini, yaitu tentang keprihatinan ekonomi saat ini di era Presiden Jokowi. ‎ "Sekarang ini makin susah, tidak ada seorang pun mengatakan hidup di era Jokowi makin mudah, semua ‎mengatakan makin susah," ujar dia.   Namun Lebih lanjut, Fadli mengatakan, Prabowo dan SBY memiliki kesamaan visi terkait undang-undang pemilu yang baru disahkan DPR.  ‎ Kata Fadli, dua tokoh itu beranggapan aturan presidential threhold sebesar 20 persen untuk s

Liputan Harian Berita - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan ada kesamaan pandangan antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat usai kedua Ketua Umum Partai itu saling bertemu di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. “Kita melihat, chemistry ada, kesamaan pandangan terhadap situasi yang kita rasakan,” kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (31-7-2017). ‎Kesamaan pandangan ini belum mencapai ranah koalisi pada Pemilu 2019. Menurutnya, kesamaan pandangan ini masih dalam tataran masa kini, yaitu tentang keprihatinan ekonomi saat ini di era Presiden Jokowi. “Sekarang ini makin susah, tidak ada seorang pun mengatakan hidup di era Jokowi makin mudah, semua ‎mengatakan makin susah. Mencari kerja susah, daya beli masyarakat turun,” ujar dia. Fadli mengatakan, Prabowo dan SBY memiliki kesamaan visi terkait undang-undang pemilu yang baru disahkan DPR. Kata Fadli, dua tokoh itu beranggapan aturan presidential threhold sebesar 20 persen untuk suara legi

Liputan Harian Berita -  Mewakili Ulama Aceh, Ustadz Tengku Muslim At Thahiry, pimpinan Ponpes Dayah Mujahidin, Aceh mengeluarkan pernyataan bahwa Perppu ormas no 2 tahun 2017 dapat mengganggu keutuhan NKRI. Ustadz Tgk. Muslim meminta pemerintah segera mencabut Perppu yang mendholimi umat Islam tersebut. Pasalnya NKRI semakin gaduh pasca disahkan Perppu tersebut. “Kami atas nama Ulama Aceh menolak Perppu pembubaran ormas, dan kami mendesak untuk segera di cabut Perppu itu,” ujar dia, Jumat (28-7-2017). Leboih lanjut ulama aceh sepakat dengan membekukan hizbut tahrir indonesia (HTI) akan banyak umat islam yang telah menjaga akhlak bangsa bakal dibidik. Ustadz tgk muslim mengaku adanya ormas FPI (Front Pembela Islam) daerah NKRI semakin utuh. “Perppu itu dapat menganggu keutuhan NKRI. Seharusnya partai-partai korup yang dibubarkan, karena merugikan negara dan mengkhianati Undang-undang,” katanya. Ustadz Tgk. Muslim membeberkan sebab Aceh saat ini masih menjaga keutuhan NKRI

Liputan Harian Berita -  Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pimpinan organisasi Islam ke Istana Merdeka, Selasa, 1 November 2016. Mereka adalah Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama lndonesia. Undangan dari Presiden Jokowi ini diperkirakan masih terkait adanya rencana unjuk rasa pada tanggal 4 November 2016 mendatang. Dari pantuan, para pimpinan ormas tersebut sudah mulai berdatangan ke Istana sejak pukul 10.30 WIB. Ketua Umum PP Muhamadiyah, Haedar Natsir, mengapresiasi adanya undangan dari Presiden tersebut. Dia menyebut bahwa pihaknya siap unuk turut memberikan jalan keluar dalam permasalahan bangsa saat ini. "Kita berharap bahwa keadaan kehidupan kebangsaan kita berjalan dengan suasana damai, demokratis dan tidak menimbulkan kerugian buat seluruh kehidupan bangsa. Nah detailnya nanti kita sampaikan setelah dari Presiden ya," kata Haedar. Hampir senada dengan Haedar, Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin juga menyambut baik adanya undangan ini. Dia menyat

Liputan Harian Berita -  Presiden Joko Widodo kembali mempertanyakan adanya 34 proyek pembangunan listrik yang mangkrak. Bahkan Presiden Jokowi berencana akan melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengetahui jikalau ada indikasi proses yang tidak seharusnya dalam proyek mangkrak tersebut.    Hal tersebut dibahas oleh Presiden Jokowi pada awal rapat terbatas terkait pembangunan proyek listrik 35 ribu MW di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 1 November 2016. Presiden Jokowi sempat menanyakan perihal proyek-proyek yang telah mangkrak hampir delapan tahun itu kepada Kepala BPKP. "Kepala BPKP tolong disampaikan bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini karena dana yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali," kata Jokowi di Jakarta. Presiden Jokowi pun sempat meminta angka pasti terkait proyek-proyek tersebut karena melibatkan angka yang cukup besar. Jokowi menilai bahwa beberapa proyek sudah terlihat pasti tidak mungkin untuk diteruska

Liputan Harian Berita -  Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan keberatan terhadap penggunaan nama dan atribut lembaganya oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Penggunaan nama MUI berpotensi jadi adu domba antara ulama dan pemimpin negara. "MUI berkeberatan terhadap gerakan atau institusi yang melakukan labelisasi atau asosiasi institusi MUI ke dalam aksi atau kegiatannya secara tidak sah dan di luar pengetahuan MUI. Perilaku tersebut bisa berpotensi menciptakan adu domba antara ulama, umara, serta umat, dan menciptakan disharmoni kehidupan berbangsa dan bernegara," demikian bunyi penggalan pernyataan tertulis. MUI menegaskan GNPF bukanlah organ atau lembaga yang berada di bawah ormas yang menaungi para ulama itu. MUI mempersilakan GNPF menggelar aksi atau menyatakan pendapat, tapi jangan membawa-bawa nama MUI. "MUI mengimbau kepada GNPF dan juga elemen masyarakat lainnya agar dalam mencari solusi keumatan hendaknya lebih mengedepankan dialog dan musyawarah

Liputan Harian Berita -  Perwakilan Komnas HAM sekaligus Komisioner di dalamnya Natalius Pigai hadir menyammbangi aksi masa 287 di patung kuda. Di muat oleh detik bahwa  Aksi bernomor togel akhirnya menunjukkan jati diri sebenarnya. Sebelumnya sempat mereka menyatakan diri akan menunjukkan rasa cintanya kepada Indonesia dengan menyiapkan 1.000 Bendera Merah Putih dalam aksi mereka, nyatanya lebih banyak bendera Hitam. Aksi 1.000 bendera ini sepertinya menjadi modus mereka untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka juga cinta Indonesia. Parahnya, orasinya pun mengerikan karena menyebut Perppu cacat prosedur karena negara belum dalam keadaan genting. Negara dalam keadaan genting menurut Pigai. Dan ironinya, Pigai berkata aman-aman saja, tidak ada wihara, masjid, pura, gereja yang dibakar. Apa hubungannya dengan aksi dengan keadaan aman. Wong keamanan berdemonstrasilah yang diinginkan selama ini. Ketimbang Aksi 212, bakar mobil aparat, warung dan sebagainya. Pernyataan Pigai tend

Liputan Harian Berita -  Salah satu sudut kota Jakarta menyuguhkan pemandangan fantastis mulai Jumat 28 Juli 2017 malam. Tepatnya di Simpang Susun Semanggi yang proses pengerjaannya sudah rampung. Pembangunan jembatan yang menghabiskan dana hingga sekitar Rp 360 miliar itu dipastikan resmi dibuka pada 17 Agustus 2017 mendatang. Simpang Susun Semanggi ini bisa dibilang merupakan karya monumental dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk warganya. Jalan Layang Non Tol (JLNT) dengan panjang jalan 1.622 meter itu terbilang mempunyai desain yang unik dan megah. Dikatakan unik karena proyek ini menjadi yang pertama di Indonesia yang memakai bentang terpanjang di atas jalan tol dalam kota Jakarta secara full precast melengkung (hiperbolik). "Kalau menurut saya ini karya yang cukup monumental baik dari sisi teknik kontruksi, percepatan, termasuk juga dengan pembiayaan dan pencahayaannya. Jadi faktornya itu monumental," ujar Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat Dj

Liputan Harian Berita - Ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono berbincang dengan ketua umum partai gerindra Prabowo subianto sebelum mengadakan pertemuan tertutup di puti cikeas. Bogor jawa barat. Kamis (27-7-2017). Ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono menyatakan bahwa pihatnya akan memastikan para pemegang kekuasaan tidak akan melampaui batas dalam menggunakan wewenangannya. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kedua petinggi partai itu sepakat untuk bekerja sama mengawasi penguasa agar tidak melampaui batas. "Saya harus sampaikan bahwa power must not go uncheck. Saya ulangi sekali lagi. Power must not go uncheck," kata SBY usai pertemuan tertutup dengan Prabowo di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017)."Artinya apa, kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampui batas, sehingga cross the line (melewati batas), sehingga mas

Liputan Harian Berita -  Presiden Joko Widodo menyindir balik partai politik yang justru tidak mendukung ambang pencalonan presiden ( presidential threshold ) sebesar 20 persen kursi parlemen dan 25 persen suara sah nasional. Ketentuan itu termuat dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang disahkan pekan lalu.  Jokowi menyindir penolakan tersebut baru dilakukan sekarang, kendati aturan yang sama sudah berlaku pada dua kali penyelenggaraan pemilu. "Kita sudah mengalami dua kali  presidential threshold  20 persen sejak pemilu 2009 dan 2014, kenapa dulu tidak ramai?" kata Jokowi, Jumat (28-7-2017). Menurut Jokowi,  presidential threshold  sesuai dengan kondisi perpolitikan saat ini. Ia menambahkan, aturan ini menjadi penyederhanaan yang sangat penting sekali untuk visi politik Indonesia ke depan. Dengan kondisi politik di Indonesia yang memiliki banyak partai politik (parpol), ia menambahkan, keinginan sejumlah partai agar diterapkan ambang batas

Liputan Harian Berita -  Presiden Joko Widodo menegaskan, ambang batas pencalonan presiden   (presidential threshold)   sangat diperlukan untuk melahirkan presiden yang berkualitas serta memiliki dukungan mayoritas parlemen. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebut  presidential threshold  adalah lelucon untuk membodohi rakyat. "Coba bayangkan, saya inign berikan contoh, kalau 0 persen, kemudian satu partai mencalonkan, kemudian menang, coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen," kata Jokowi saat dicegat wartawan usai usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat (28-7-2017). Jokowi mengatakan, ia yang awalnya didukung 38 persen kekuatan parpol di parlemen saja kewalahan. Apalagi, jika presiden terpilih memiliki kursi yang sangat minim di parlemen. "Ini proses politik yang rakyat harus mengerti, jangan ditarik-taril seolah-olah  presidential treshold  20 persen i

Liputan Harian Berita - Direktur eksekutif indonesia political review(IPR) ujang komarudin mengatakan apabila partai Demokrat benar-benar berkoalisi dengan partai Gerindra atau juga dengan partai keadilan sejahtera (PKS) pada pilpres 2019 mendatang maka pertarungan akan sangat seru dan bagus bagi berpolitikan indonesia. Selain itu, menurut Ujang, pembentukan koalisi atau poros itu akan membangun keseimbangan politik pada Pilpres 2019 nanti. “Poros itu membangun keseimbangan politik. Jika bangsa ini mau maju, maka harus ada check and balances,” ujar Uang di Jakarta, Rabu (26-7-2-2017). Ujang menambahkan, terbentuknya poros yang bisa dikatakan seimbang dengan partai koalisi pemerintah saat ini sangat penting, karena itu adalah bentuk dari demokrasi itu sendiri. Jika tidak ada kekuatan penyeimbang bagi kekuatan yang lain, maka tidak ada istilah kompetisi demokrasi yang selama ini dicita-citakan bersama. “Sehingga perpolitikan Indonesia tidak didominasi oleh partai atau kelompok t

Liputan Harian Berita - Ketua umum partai gerindra prabowo subianto dijadwalkan bertemu dengan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono (SBY).Kamis(27-7-2017) malam. Pertemuan itu akan dilaksanakan di keiaman SBY. Kawasan Cikeas Bogor jawa Barat. Wakil sekretaris jendral (Wasekjen) Partai gerindra ahmad riza patria menuturkanpertemuan itu akan membicarakan suasana politik teranyar dia tidak menampik bahwa partai demokrat sangat potensial untuk dijadikan rekan koalisi di pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. "Tentu sangat potensial ya demokrat pernah 10tahun memerintah sebagai Presiden demokrat pernah menjadi pemenang pemilu. Tentu partai demokrat partai yang harus diperhitungkan dan kami partai gerindra."Kata riza di kompleks parlemen. Senayan jakarta pusat. Kamis (27-7-2017). Dia tidak malu-malu mengakui Gerindra akan sangat senang jika bisa berkoalisi dengan demokrat."Kami Partai gerindra akan senang  apabila bisa sama-sama berkoalisi dengan demokrat.

Liputan Harian Berita - Partai demokrat mempersiapkan agus yudhoyono sebagai salah satu kandidat yang bisa diusung dalam pilpres 2019. Nama putra sulung Sby itu bahkan sudah disandingkan dengan Prabowo subianto untuk pilpres. Jelaang pertemuan Sby dan Prabowo malam ini di Cikeas. Salah satunya muncul dalam poster yang dipublikasikan oleh kader Demokrat dengan akun @lawanjokowi sejak kemarin. Dia memunculkan poster 'Prayudho' yang diretweet oleh pengurus Demokrat lain, salah satunya Jubir Demokrat, Imelda Sari. Masih di akun yang sama, poster lainnya menunjukkan duet Prabowo-AHY untuk Pilpres 2019, dengan slogan 'Indonesia Jaya'. Di poster ini Agus masih mengenakan seragam dinas TNI dan SBY dengan 'baju kebesarannya' kemeja putih 4 kantong. Munculnya nama agus yudhoyono yang duisandingkan dengan prabowo. Diamini baik oleh partai demokrat maupun partai gerindra. Keduanya sama-sama menilai peluang menduetkan prabowo-agus tersebut untuk pilpres 2019. "Kal

Liputan Harian Berita - Presiden joko widodo. Rabu (26-7-2017). Memimpin rapat terbatas di kantor presiden jakarta. Membahas pemantaban program bela negara. Dalam pengantar presiden jokowi mengatakan bahwa ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara sudah sangat terasa sekali ancaman saat ini sudah bersifat multidimensi."Tidak lagi ancaman fisik. Namun juga ancaman nonfisik. Mulai dari ancaman ideologi politik. Ekonomi sampai sosial dan budaya." Ujar jokowi saat membuat rapat terbatas. Menghadapi ancaman-ancaman yang sistematis itu, Jokowi menegaskan, pemerintah bersama rakyat tidak akan tinggal diam. "Kita tidak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar kita bernegara," ujar Jokowi. Oleh karena itu, dalam rapat terbatas kali ini, Presiden Jokowi ingin membahas lagi soal pemantaban program bela negara. Ia yakin program itu bisa menghimpun energi kolektif bangsa dalam menghadapi ancaman. Presiden sekaligus mengingat

Liputan Harian Berita - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) beserta seluruh ormas yang ada di Indonesia berencana melakukan aksi pada 28 Juli 2017 atau disebut aksi 287. Tim Kuasa Hukum GNPF-MUI Kapitra Ampera, membenarkan terkait akan adanya aksi ini. Menurut Kapitra, aksi ini bertujuan untuk menyuarakan pembatalan Perppu Ormas yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. “Iya benar.  Aksi itu dilatarbelakangi oleh penerbitan Perppu Ormas. Selain itu karena pembubaran HTI,” kata Kapitra Ahad, (23-7-2017). Demikian dilansir   viva. Menurut Kapitra, aksi tersebut dilakukan pada Jumat dan dimulai dari Masjid Istiqlal. Aksi 287 ini, diikuti oleh sejumlah ormas yang ada di Indonesia. Karena, menurut Kapitra, terbitnya Perppu Ormas itu tidak tepat dilakukan. “Seluruh ormas ya, karena perppu itu berlaku untuk semua ormas dan terbitnya Perppu Ormas ini dapat membatasi hak warga negara, makanya kami melakukan aksi ini,” ujarnya. Dalam

Liputan Harian Berita -  Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu besok. Kedua tokoh nasional ini akan membahas isu politik terkini. "Silaturahmi masih dalam suasana Idul Fitri. Dan tentunya perkembangan situasi politik terkini," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Rabu (26-7-2017). Menurut Dasco, pertemuan akan digelar Kamis (27-7-2017) malam. Pertemuan rencananya akan digelar di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Waketum Gerindra Arief Poyuono bicara lebih detail soal materi yang akan dibahas SBY-Prabowo. Arief mengatakan kedua ketum parpol itu akan bicara soal UU Pemilu, yang di dalamnya memuat ambang batas pencapresan (presidential threshold) 20-25 persen. "Salah satunya terkait kondisi dan situasi Politik pasca diketoknya UU Pemilu, sekalian silaturahmi lah sebagai sahabat," ujar Arief.

Liputan Harian Berita -  Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengenai tidak pahamnya dengan Gubernur sebelumnya dalam pengelolaan aggaran, mendapat tanggapan dari seorang politisi yakni Ruhut Sitompul. Ruhut memperingatkan supaya Anies jangan terlau sibuk mengomentari pendahulunya di kursi DKI satu, karena ketika Anies sendiri masih menjabat sebagai Mendikbud ( Menteri Pendidikdan dan Kebudayaan ), Anies juga kinerjanya dianggap tidak dengan maksimal dan dicopot oleh Presiden RI Joko Widodo. Ruhut Sitompul menduga, pencopotan jabatan Anies juga terhubung dengan pengelolaan anggaran. Dirinya menyinggung kelebihan anggaran atau over budget untuk dana TPG ( Tunjangan Privasi Guru ) sebesar Rp 23 Triliun di Kemendikbud sewaktu masih kepemimpinan Anies. "Kita lihat kebelakang lagi, waktu itu dia menteri saja di copot. karena permasalahan anggaran juga kan," ucap Ruhut, hari Minggu (24-7-2014). Bukan hanya itu saja, Seorang Juru

Liputan Harian Berita - Jakarta pengamat politik dari universitas al azhar indonesia ujang komarudin menilai syarat ambang batas pencalonan presiden 20-25persen menguntungkan untuk presiden joko widodo bila kembali maju sebagai calon presiden pada pilpres 2019 mendatang. Pasalnya, syarat tersebut secara tidak langsung memangkas jumlah lawan politik yang akan maju. Jokowi kemungkinan hanya akan menghadapi paling banyak dua pasangan calon, dengan demikian peluang untuk menang jauh lebih besar. "Jadi kalau malam ini DPR memutuskan PT 20-25 persen, maka sesungguhnya  jokowi   sedang memilih lawan dan berpeluang menang lagi," ujar Ujang kepada JPNN.com, Kamis (20-7-2017). Menurut Ujang, peluang Jokowi terbuka lebar karena kemungkinan lawan politik yang dihadapi hanya Prabowo dan pasangan tokoh alternatif yang belum teruji kepemimpinannya. Sementara sebagaimana diketahui, jokowi -Jusuf Kalla cukup berhasil mengalahkan Prabowo-Hatta Rajasa di Pilpres 2014 lalu. Padahal k