Liputan Harian Berita

Liputan Harian Berita - Ancaman nuklir di indonesia bisa dikatakan bukan lagi isapan jempol. Kepala badan pengawas tenaga nuklir jazi eko istiyanto mengatakan hal itu terbukti dari kelompok teror yang dibekuk polisi di bandung jawa barat akhir agustus lalu. menurut jazi eko istiyanto. Thorium 232(TH-232) bisa di ubah menjadi uranium 233(U-233). Dan unsur  tersebut adalah modal dasar untuk menciptakan bom nuklir. Rencananya kelompok teror di bandung akan meledakkan mako brimob dan istana negara. Beruntung polisi sudahterlihat dahulu membekukan kelompok tersebut. Kepala bapeten mengatakan saat ini istana negara sudah dipasangi radius portal monitor (RPM).Yang bisa menditeksi benda-benda yang mengandung radiasi mematikan. Alat tersebut dopasang di tiga pintu masuk utama kawasan istana. Selain itu setiap presiden mengunjungi tempat di luar istana detektor juga di pasang di lokasi. Paspampres juga sudah dilatih untuk menggunakan alat-alat. Sehinga kalau bapak presiden mau menghadir

Liputan Harian Berita -  Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan setuju dengan rencana nonton bareng film pemberontakan G30S/PKI. Pasalnya film tersebut di buat berdasarkan kisah nyata. “Kalau saya termasuk yang setuju dengan pemutaran film G30 S/PKI. Karna menurut saya ini salah satu film sejarah yang paling bagus dalam sejarah perfilman di Indonesia,” ujar Fadli, Jum’at (22-9-2017) “dan saya sebagai orang Indonesia dapat mempelajari bagaimana pemberontakan-pemberontakan komunis, di Indonesia, baik tahun 48 atau 65, saya melihat film itu sangat mendekati kejadian faktualnya,’ lanjutnya Sebelumnya panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengintruksikan kepada kepada seluruh prajuritnya untuk nonton bareng film pemberontakan G30S/PKI. Menurut Fadli, intruksi yang dilakukan oleh Gatot merupakan suatau hal yang lumrah. Karena pada waktu itu banyak jendral yang menjadi korban kekejaman PKI. “Loh kalo panglima menginstruksikan menurut saya wajar saja ya. Karena waktu itu yg dibunuh para jende

Liputan Harian Berita -  Dalam pengamat politik oleh Ari Junaedi dari Universitas Indonesia (UI). Ia menilai, sejumlah isu yang sedang berkembang akhir-akhir ini merupakan bagian dari upaya pihak tertentu dalam menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo, terutama menjelang Pemilu 2019 mendatang ini. Ari mengungkapkan, hal ini cukup tergambar jelas. Dalam pasalnya, beberapa isu yang sebenarnya tidak begitu kuat karena terjadi di negara-negara lain, Tetapi didalam negeri berita itu dikembangkan begitu luar biasanya. "‎Contohnya isu soal yang terjadi di myanmar, penindasan terhadap etnis Rohingya, itu kan sangat jelas isu domestik Myanmar. Namun menjadi isu untuk melemahkan Jokowi," ujar Ari kepada JPNN, Rabu (20/9). Ada pun beberapa isu lainnya, Yakni terkait pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan yang paling terbaru ‎terkait tudingan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan soal pro dan kontra pemutaran kembali film G 30S/PKI oleh TNI. ‎"Saya melihat ‎isu

Liputan Harian Berita -  Yudi menjelaskan, pihaknya memang sudah mendapat laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Sigit sejak 5 September lalu. Menurut Sigit, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan internal terhadap Sigit terkait dugaan tersebut. "Pemeriksaan sudah berjalan bersamaan dengan proses tindak pidana oleh KPK. Kami lebih pada pemeriksaan internal kode etik, sementara KPK lebih pada ranah tindak pidananya," ujar Yudi. Yudi menambahkan, pihaknya dan KPK segera menggelar konferensi pers bersama untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Ia memastikan ini hubungan kelembagaan antara BPK dan KPK sudah terjalin dengan baik. "Secara kelembagaan, kami sudah baik bersama-sama melakukan penegakan integritas dan penegakan hukum," ujar dia. Secara terpisah, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan konferensi pers bersama itu akan dilakukan pada hari Jumat (22/9) pukul 14.00 WIB. Konferensi pers akan dilakukan di gedung KPK.

Liputan Harian Berita -  Kementerian Kesehatan pernah mencabut izin operasional sebuah rumah sakit terkait masalah uang muka pelayanan medis. Hal itu dilakukan hingga rumah sakit memperbaiki sistem pelayanannya.  "Ini sudah pernah terjadi sebelumnya, di rumah sakit mana ketahuan salah dia, kita cabut izinnya sampai 6 bulan tidak bisa operasional, sampai dia perbaiki sistem," kata Sekjen Kemenkes Untung Suseno Sutarjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11-9-2017). Menurut Suseno, Kemenkes masih menunggu hasil investigasi atas kejadian yang terjadi di RS Mitra Keluarga Kalideres terkait meninggalnya bayi Debora.  "Jadi Ibu Menkes dalam  statement -nya 2x24 jam audit medis kasusnya. Jam per jam kan ada buktinya nanti di  medical record  alat. Keluarga juga  ditanyain , dicocokkan dengan omongan RS. Kalau cocok, baru kita bisa ambil keputusan ini," jelasnya. UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 melarang rumah sakit minta uang muka sebelum melakukan pelayanan med

Liputan Harian Berita -  Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turut berkomentar soal kasus yang dialami bayi Debora. Ketua Umum IDI, Prof Dr dr Oetama Marsis, SpOG, mengatakan siap memanggil dokter dari RS Mitra Keluarga Kalideres yang terlibat dalam penanganan bayi Debora. "Tentu akan kami panggil, dan akan kami minta keterangan soal kejadiannya secepatnya," tutur Prof Marsis, ditemui di kantor PB IDI, Jl GSSY Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat. Dikatakan Prof Marsis, IDI akan memeriksa apakah dokter yang menangani bayi Debora melakukan kesalahan atau kelalaian. IDI juga akan bekerja sama dengan PERSI untuk menginvestigasi kasus ini. "Akan kami lihat apakah dokternya salah atau tidak. Jika memang dokter yang salah tentu akan kami berikan sanksi tegas, sesuai peraturan dan rekomendasi dari Majelis Etik Kehormatan Kedokteran," tambahnya lagi. Namun secara umum, Prof Marsis menilai kasus bayi Debora terjadi akibat adanya tata kelola yang kurang baik dari rumah saki

Liputan Harian Berita -  Menkes Nila F Moeloek akan memberikan sanksi tegas kepada RS Mitra Keluarga Kalideres bila terbukti bersalah dalam menangani bayi Debora yang meninggal karena terlambat ditangani. Sanksinya bisa berupa pidana hingga pencabutan izin.  "Jika dalam investigasi ternyata terbukti bersalah, sanksi akan kami berlakukan sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku," ujar Nila di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11-9-2017). Dia menjelaskan ada beberapa kategori sanksi yang dapat diberikan kepada RS Mitra Keluarga. Menkes Nila mengatakan ancaman sanksi terberat adalah pencabutan izin rumah sakit.  "Sanksi itu bertahap, teguran lisan, kemudian teguran keras, ketiga pencabutan izin rumah sakit dan bila ini ternyata ada fakta pidana, itu akan terkena," jelasnya. Hukuman pidana juga harus melihat dari dampak yang diakibatkan dari kelalaian pihak rumah sakit. Bila lalai hingga  menyebabkan kematian maka pihak rumah sakit terancam hukuman 10tahun pen

Liputan Harian Berita -  Sejumlah ormas sempat berencana menggelar aksi solidaritas Rohingya di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Rencana ini dipertanyakan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj.  "Oh ya, ya. Borobudur batu, di demo apanya?" kata Said Aqil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5-9-2017). Said Aqil menjelaskan maksud pernyataannya. Menurutnya, Candi Borobudur atau Candi Prambanan hanyalah kekayaan khazanah peradaban umat Nusantara Indonesia. Menurutnya, tidak perlu memandang Borobudur dari sudut pandang agama. "Jadi, kalau kita memandang Borobudur, jangan memandang agama. Jangan memandang agamanya apa itu, bukan. Sama dengan masjid tua, Masjid Cheng Ho, kita hormati, kelenteng kita hormati. Semua merupakan khazanah arkeologi sebagai budaya, kekayaan budaya bangsa umat Nusantara ini, sebelum ada Indonesia namanya kan Nusantara ini. Jadi tidak boleh kebesaran budaya kita diganggu, Borobudur, Prambanan, Masjid Cheng Ho, kelenteng, apa itu yan

Liputan Harian Berita -  Muhammad Nazaruddin Mantan Bendahara Partai Demokrat ini mengaku bahwa tidak mengarang cerita terkait saham PT Duta Graha Indah (DGI), yang saat ini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring kepemilikan Sandiaga Uno. Dia mendapat kepastian tersebut dari terdakwa bekas Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi. Kata Nazaruddin. PT DGI adalah pemenang tender Wisma Atlet. Saat sumber mengatakan pemilik perusahaan tersebut ketika kasus pembangunan wisma atlet di Palembang berbuntut korupsi.  "Waktu itu setelah masalah kena OTT (operasi tangkap tangan) yang di kantor kasus urusan Wisma Atlet di Kemenpora Pak Dudung bilang ke saya, bahasanya udah DGI semua sudah diambil alih sama Sandi. Itu bahasa dia," kata Nazaruddin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (6-9-2017). Bekas anggota DPR RI itu mengaku telah jujur dan berani bersumpah untuk mempersilakan jika Dudung membantah keterangan tersebut.  "Saya prinsipnya tidak ma

Liputan Harian Berita - Keputusan diambil  oleh  denny harry sumolong sebagai wujud dukungan kepada  basuki tjahaja purnama. Politisi  PKPI ini r ela  mundur dari kkursi anggota DPRD sulut. Denny  sumolong menegaskan sebagai  pejuang demokrasi tak perlu takut mengambil resiko sebesar apapun. Kepada wartawan di sela rapat paripurna DPRD sulu  selasa (16-5-2017). "Ada tiga alasan saya mundur sebagai bentuk dukungan  moril dan doa kepada pak basuki tjahaja purnama atau ahok sebagai pejuang kebenaran yang harus dikalahkan dan dipenjarakan oleh  penyamun-penyamun keserakahan yang haus  darah kekuasaan. Ujar sumolong. Alasan lainnya sebagai penghormatan atas mentor politik yang  dikasihanya. yakni  almarhum hahanny  sondakh  karena  telah mengajak dan memberi kepercayaan untuk masuk PKPI sejak tahun 2007 yang akan  datang. Saya sadar kursi dan jabatan saya bukan murni  dari capaian elektabilitas yang memenuhi kuato bilang  pembagian pemilih di dapil selut dua  yakni minut  bitu

Liputan Harian Berita -  Saksi ahli bahasa Buni Yani yang bernama Andika tidak bisa memberikan kesaksian dalam sidang. Majelis Hakim yang memimpin sidang kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani meminta agar saksi ahli bahasa dapat melampirkan surat izin dari lembaga pendidikan tempatnya bekerja terlebih dahulu. "Bukan bermaksud menolak, Kehadiran saudara harus dilengkapi surat tugas," Ucap ketua majelis hakim M Saptono dalam sidang di gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (5-9-2017). Sebagai seorang akademisi yang berstatus sebagai pegawai negeri. Andika harus mengikuti prosedur dan aturan. Ujar nya. Sebagai PNS dalam jam kerja ini harus dilengkapi surat tugas. Menurut pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, saksi Andika seharusnya diberi toleransi karena sudah beberapa kali memberikan kesaksian sebagai ahli, merespons pernyataan dari majelis hakim.  Ahli ini bukan satu atau dua kali beliau pernah menyam

Liputan Harian Berita -  Tragedi yang terjadi di Myanmar antara Etnis Rohingya dan penduduk beragama Buddha serta Junta Militer merambat ke Indonesia. Yang paling berkoar-koar terkait kasus ini adalah FPI, Ormas radikal pimpinan Rizieq Shihab. Bahkan FPI berencana akan berangkat ke Myanmar untuk berjihad di sana. Langkah FPI yang peduli terhadap Etnis muslim Rohingya sebenarnya sudah sejak lama. Sejak tahun 2013 FPI telah berencana untuk berangkat ke Myanmar berperang melawan kaum yang menindas Etnis Rohingya. Namun sampai saat ini hal tersebut baru hanya sekedar omong doang. Belum pernah terlihat di Metro TV maupun di TV One kalau FPI telah berperang melawan Junta Militer. Baru-baru ini FPI akan menggelar aksi di Candi Brobudur namun dilarang polisi, sehingga Brobudur sebagai warisan dunia gagal menjadi tempat FPI menyalurkan hobi yaitu orasi. Tidak hanya itu FPI juga akan menggelar aksi di depan Kedubes Myanmar menuntut pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Myanmar, usir

Liputan Harian Berita -  Bertepatan pada hari ini sejumlah ormas Islam sudah merencanakan aksi unjuk rasa sebagai reaksi keras atas penindasan muslim etnis Rohingnya di negara Myanmar.Aksi unjuk rasa diberikan tajuk ‘Selamatkan Muslim Rohingnya’ akan berpuncak di Kedubes Myanmar dan bertitik kumpul di Bundaran HI. “Ya memang benar nanti semua kami akan kumpul di Bundaran HI, karena dari sana sangat dekat mengarah ke Kedubes Myanmar diikuti oleh pengawalan polisi,” terang koodinator aski, Ustaz Aka.Ormas yang berpartisipasi dalam aksi tersebut diantaranya adalah Front Pembela Islam, Laskar Pembela Islam, Alumni Presidium 212. Aksi tersebut akan dilakukan pada siang hari bertitik tumpu di Bundaran HI dan jalan bersama menuju Kedubes Myanmar dan Kementrian Luar Negeri.Pada aksi tersebut sejumlah ormas Islam akan menyampaikan agar kekerasan terhadap muslim etnis Rohingnya di hentikan. “Aksi kita kali ini sudah sah, dan sudah mendapatkan izin dari Polda dan Mabes Polri,” lanjut u

Liputan Harian Berita -  Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) membuka pendaftaran calon relawan untuk membantu entis Rohingya di Myanmar. Pendaftaran yang dibuka sejak Sabtu (2-9-2017) itu rencananya ditutup pada Rabu (6-9-2017). Juru bicara FPI Slamet Maarif mengatakan, sudah ada lima wilayah yang membuka pendaftaran untuk relawan tersebut. Lima wilayah itu adalah Banten, Pasuruan (Jawa Timur), Aceh, Kalimantan, Poso. "Syarat umum itu ada izin orangtua, berusia di atas 17 tahun, siap mati syahid dan punya ilmu bela diri," kata Slamet saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/9). Menurut dia, pembukaan relawan jihad itu merupakan inisiatif FPI di daerah. Sementara FPI pusat nantinya hanya menyeleksi jumlah pendaftar yang masuk ke daerah untuk dikirim ke Myanmar. "Kita belum pasang target. Nanti jumlah dari setiap daerah-daerah datanya dikirim ke pusat lalu diseleksi siapa saja yang berangkat. Jadi pusat hanya menyeleksi dan memberangkatkan," u

Liputan Harian Berita - Berbagai aksi solidaritas  degelar seluruh lapisan masyarakat indonesia atas serangan mambabi buta tentara maupun sipil terhadap etnis rohingya di maungdaw rakhine state myanmar. Aksi solidaritas masyarakat di tanah air itu berupa demostrasi ke dubes myanmar maupun mengumpulkan sumbangan untuk etnis rohingya di maungdau rakhine state myanmar. Salah satu nya dilakukan organisasi kemasyarakatan ormas Front pembela islam (FPI). FPI wilayah pasuruan jawa timur dikabarkan membuka pendaftaran relawan jihad untuk membantu etnis rohingya di myanmar. Kabar pembukaan relawan itu beredar dalam pesan berantai lewat aplikasi whatsapp. Pesan itu berisi persyaratan bagi warga yang minta menjadi  relawan jihad FPI ke myanmar. Syarat itu di antaranya pria berusia antara 21-40 tahun dengan wajib meminta izin tertulis dari orang tua. Sehat jasmani dan rohani serta menyerahkan fotocopy ktp dan mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti pembekalan mental. Fisik dan pengisi an

Liputan Harian Berita - Mengenal penindasan yang menimpa etnis muslim rohingya di negara bagian rakhine. Myanmar sekarang ini . Presiden joko widodo menyesalkan aksi kekerasan tersebut. Menurut pak jokowi, pemerintah indonesia berkomitmen terus untuk membabntu krisis kemanusiaan. "saya dan seluruh rakyat indonesia.Kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di rakhine state (Myanmar).perlu aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman." jelasnya saat menggelar jumap pres di istana kepresidenan. Jakarta minggu (3-9-2017). Dengan membangun sinergi bersama kekuatan masyarakat sipil indonesia dan juag masyarakat internasional." Indonesia juga telah menampung pengungi dan memberikan bantuan uang terbaik, saya juga menugaskan menlu untuk terbang ke dakha di bagiandesh dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan pengungsi-pengungsi yang ada di bangladesh. Kata jokowi. Selain mengirimkan bantuan kemanusiaan,pemerintah juga suda mengutus menteri luar negeri retno untuk

Liputan Harian Berita - Wakil ketua umum partai gerindra. Arief poyuono memiliki pandangan yang mungkin berbeda dengan partainya. Dia justru memprediksi presiden joko widodo akan memenangkan pemilu 2019 nanti. Padahal meski belum ada deklarasi resmi partai gerindra disebutkan tetap akan mengusung prabowo subianto. Sang ketua umum pada pilpres 2019 untuk melawan pertahanan jokowi. Arief beralasan pembagunan yang dilakukan jokowi selama hampir tiga tahun kepemimpinannya ini terbilang sukses. Ekonomi berjalan baik, walau beberapa negara inflasinya dapat dikendalikan. "Dalam sepuluh tahun terakhir pemerintah SBY bisa kita lakukan perbandingan dengan tiga tahun pemerintahan jokowi di mana tidak ada lagi petani mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan tidak ada kelangkaan BBM dan gas 3kg. Padahal harga BBM tidak disubsidi kata arief dalam siaran persnya. Rabu (9-8-2-017). Kesuksesan lain yang terlihat dalam pemerintahan Jokowi, menurut Arief, adalah kecepatan men

Liputan Harian Berita - Hari Raya idul adha menjadi petaka bagi keluarga indria kameswari(38). Pns cantik yang bertugas di balai diklat badan narkotika nasional (BNN). Bogor jawa barat itu di temukan tak bernyawa di rumahnya. Jumat pagi (1-9-2-017). Warga perumahan Rivel valley ini geger karena penemuan pns cantik ini. Padahal saat itu warga sedang menunaikan salat idul adha. Jasad wanita berparas cantik ini juga masih hangat. Ia diduga belum lama meninggal dunia saat ditemukan. Kepolisian polsek cijeruk bogor langsung turun lokasi. Lalu melakukan identifikasi dan meminta keterangan sejumlah orang saat ditemukan siatas kasur ruang tengah. Korban yang memakai gincu merah di bibirnya, dia masih memakai pakaian lengkap. Hasil olah TKP dilokasi kejadian di desa palasari kecamatan cijeruk kepolisian setempat menemukan KTP atas nama korban yang beralamat di jalan warakas 1 gang a nomor 11 jakarta utara. Kapolsek cijerukkompol safiuddin ibrahim kepada wartawan mengatakan dugaan sementara

Liputan Harian Berita - Kepala badan reserse kriminal polri komisaris jenderal ari dono sukmato menyatakan. Pihak yang menggunakan jasa kelompok saracen terancam dikenakan saksi pidana. "Iyalah bisa dipidana kan sekarang yang menggunakan saracen menyuruh melakukan sesuatu yang melanggar hukum kata ari usai shalat led di lapangan bhayangkara mabes polri. Jakarta jumat (1-9-2017). Ari menyatakan polri akan mengusut tuntas kasus ini sampai ke akarnya. Siapa yang pernah menggunakan jasa kelompok penyebar kebencian berbau sara itu akan di usut. Kalau kasus itu kita selesaikan sampai nol maka yang pernah menggunakan saracen dananya kalau memang ada siapa yang bayar, di bayar berapa dan untuk apa. Presiden joko widodo sebelumnya menginstruksikan kepada polri jenderal pol tito karnavian untuk mengusut tuntas kasus saracen. Ia menilai kelompok saracen yang menyebarkan hoaks di dunia maya sangat mengerikan dan harus segera diungkap sampai ke akar-akarnya oleh pihak kepolisian. "